Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen perencanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang memuat proyeksi pendapatan, alokasi belanja, dan pembiayaan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Proses penyusunan dan penetapan APBD merupakan tahapan krusial dalam siklus manajemen keuangan publik, dan landasan hukum utama penetapannya adalah bahwa **APBD disahkan oleh DPRD melalui** proses legislatif yang ketat dan partisipatif.
Pengesahan APBD tidak dilakukan secara sepihak oleh kepala daerah (Eksekutif). Berdasarkan prinsip otonomi daerah dan fungsi kontrol legislatif, APBD harus mendapatkan persetujuan formal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Proses ini mengacu pada Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Negara, yang menegaskan bahwa APBD menjadi Peraturan Daerah (Perda) setelah disetujui bersama.
Fungsi DPRD dalam konteks ini adalah sebagai representasi rakyat yang memiliki hak prerogatif untuk menyetujui atau menolak alokasi dana publik. Oleh karena itu, proses pembahasan menjadi forum dialog antara pemangku kepentingan (Eksekutif) dan pengawas (Legislatif) untuk memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar mencerminkan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat.
Bagaimana sebenarnya APBD ini bisa mencapai tahap pengesahan final? Prosesnya melibatkan serangkaian tahapan yang terstruktur, dimulai jauh sebelum sidang paripurna penetapan.
Pemerintah Daerah (Pj/Bupati/Walikota) menyusun Rancangan APBD (R-APBD) berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah dan kerangka acuan pendanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dokumen ini harus mencakup proyeksi pendapatan yang realistis dan program prioritas yang diusulkan.
R-APBD secara resmi disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas. Tahap awal ini sering melibatkan sinkronisasi antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pada momen inilah draf awal mulai dicek kesesuaiannya dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.
Ini adalah inti dari proses legislasi anggaran. R-APBD akan diurai dan dikaji secara mendalam di tingkat komisi-komisi terkait (misalnya Komisi Pembangunan, Komisi Keuangan). Komisi akan meminta klarifikasi mendetail mengenai pos-pos belanja, terutama yang berkaitan dengan program baru atau peningkatan alokasi dana signifikan. Hasil pembahasan komisi kemudian dihimpun oleh Badan Anggaran DPRD.
Setelah pembahasan komisi, dilakukan forum musyawarah antara Badan Anggaran DPRD dengan TAPD. Forum ini bertujuan mencapai titik temu atau kesepakatan final mengenai postur anggaran. Jika terjadi perbedaan pendapat yang substansial, lobi politik dan negosiasi intensif sering terjadi di balik layar. Keputusan yang diambil harus mengikat kedua belah pihak.
Tahap akhir di mana **APBD disahkan oleh DPRD melalui** pengambilan keputusan resmi. Rancangan APBD yang telah disepakati kemudian diserahkan kembali kepada Ketua DPRD untuk diajukan dalam rapat paripurna. Dalam rapat paripurna, seluruh anggota dewan memberikan persetujuan akhir. Setelah disetujui bersama, R-APBD tersebut secara yuridis berubah status menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD.
Pengesahan oleh DPRD memiliki konsekuensi hukum dan manajerial yang besar. Pertama, penetapan sebagai Perda memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan seluruh kegiatan dan memungut pendapatan sesuai alokasi yang disepakati. Kedua, proses ini meningkatkan akuntabilitas publik. DPRD bertindak sebagai 'penjaga gawang' keuangan daerah, memastikan bahwa uang rakyat digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai kepentingan publik.
Perlu dicatat, jika DPRD tidak mengesahkan APBD tepat waktu, pemerintah daerah dapat menggunakan Surat Keputusan Kepala Daerah (SKPD) tentang Penetapan Anggaran Sementara, namun penggunaan dana ini sangat terbatas dan biasanya merujuk pada APBD tahun sebelumnya, sehingga sangat menghambat laju pembangunan. Oleh karena itu, sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat dibutuhkan untuk memastikan APBD dapat ditetapkan sesuai jadwal.
Singkatnya, proses di mana **APBD disahkan oleh DPRD melalui** proses legislasi yang komprehensif menegaskan bahwa anggaran daerah adalah produk politik dan perencanaan yang harus mendapatkan legitimasi tertinggi dari wakil rakyat sebelum dapat diimplementasikan di lapangan.