Kata arbitrer seringkali muncul dalam berbagai konteks, mulai dari hukum, ilmu sosial, hingga seni. Secara mendasar, arbitrer merujuk pada sesuatu yang didasarkan pada kehendak, pilihan sewenang-wenang, atau keputusan yang tidak memiliki dasar logis, sistematis, atau obyektif yang jelas. Kata ini berasal dari bahasa Latin 'arbitrarius', yang berarti tergantung pada penilaian atau keputusan seseorang. Dalam penerapannya, pemahaman mengenai arbitrer sangat penting untuk menganalisis struktur kekuasaan, keadilan, dan pengambilan keputusan.
Ilustrasi: Timbangan yang condong secara sewenang-wenang.
Arbitrer dalam Konteks Hukum dan Keadilan
Salah satu bidang di mana istilah arbitrer paling sering disorot adalah dalam sistem hukum. Keputusan yang bersifat arbitrer dalam konteks hukum dianggap sangat bermasalah karena bertentangan dengan prinsip supremasi hukum (rule of law). Sebuah putusan atau tindakan pemerintah dianggap arbitrer apabila ia tidak memiliki dasar hukum yang jelas, tidak konsisten dengan preseden sebelumnya, atau diterapkan hanya berdasarkan preferensi pribadi pengambil keputusan tanpa mempertimbangkan keadilan prosedural. Dalam banyak konstitusi modern, perlindungan terhadap tindakan arbitrer pemerintah adalah inti dari jaminan hak-hak sipil.
Misalnya, penangkapan tanpa surat perintah atau penentuan denda yang jauh melebihi standar tanpa justifikasi yang kuat dapat dikategorikan sebagai tindakan arbitrer. Keadilan menuntut bahwa aturan diterapkan secara netral. Ketika aturan tersebut diinterpretasikan atau diterapkan secara sewenang-wenang, dasar kepercayaan publik terhadap institusi hukum menjadi terkikis. Oleh karena itu, proses banding dan uji yudisial bertujuan utama untuk memeriksa apakah suatu keputusan melampaui batas-batas diskresi yang wajar dan jatuh ke ranah arbitrer.
Bahasa, Struktur Sosial, dan Arbitrer
Di luar ranah hukum, konsep arbitrer juga sangat relevan dalam semiotika dan filsafat bahasa. Ferdinand de Saussure, salah satu bapak linguistik modern, berargumen bahwa hubungan antara 'signifier' (bentuk kata atau bunyi) dan 'signified' (konsep yang diwakilinya) adalah sepenuhnya arbitrer. Tidak ada hubungan alamiah antara kata "pohon" dengan objek pohon di dunia nyata. Kesepakatan sosial dan konvensi kolektiflah yang membuat kita memahami dan menggunakan kata tersebut secara seragam.
Pergeseran makna kata atau perubahan norma sosial seringkali menunjukkan betapa rapuhnya struktur yang kita anggap 'tetap'. Apa yang dianggap norma hari ini mungkin dianggap arbitrer di masa depan, dan sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa banyak aspek realitas sosial kita, meskipun terasa alami, sebenarnya dibangun di atas konsensus yang secara fundamental arbitrer.
Diskresi dan Batasan Arbitrer
Penting untuk membedakan antara diskresi (kebebasan mengambil keputusan dalam batas-batas yang ditetapkan) dan arbitrer. Dalam banyak profesi manajerial atau administratif, individu diberikan diskresi untuk memilih opsi terbaik berdasarkan situasi spesifik. Namun, diskresi ini harus dibatasi oleh prinsip-prinsip rasionalitas dan tujuan organisasi. Ketika seorang manajer memilih solusi bukan karena efisiensi atau keadilan, melainkan karena preferensi pribadi yang tidak berdasar, keputusan tersebut mulai mendekati sifat arbitrer.
Perbedaan ini krusial dalam konteks kebijakan publik. Otonomi yang diberikan kepada lembaga publik harus selalu dapat dipertanggungjawabkan. Jika tidak ada jejak pemikiran rasional yang menghubungkan input (fakta) dengan output (keputusan), maka proses pengambilan keputusan tersebut cacat, berpotensi merusak integritas sistem secara keseluruhan. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa wewenang yang diberikan tidak disalahgunakan menjadi kekuasaan yang sewenang-wenang.
Kesimpulannya, pemahaman terhadap makna arbitrer membantu kita mengkritisi fondasi di mana banyak keputusan penting—hukum, sosial, maupun linguistik—didasarkan. Menghindari keputusan arbitrer adalah cita-cita utama dalam pencarian keadilan, konsistensi, dan objektivitas di berbagai bidang kehidupan manusia.