Memahami lingkup, hak, dan prosedur klaim santunan kecelakaan lalu lintas jalan dan angkutan umum.
Asuransi Jasa Raharja adalah entitas yang memegang peranan sentral dan unik dalam sistem jaminan sosial dan perlindungan publik di Indonesia, khususnya terkait risiko kecelakaan lalu lintas. Tidak seperti asuransi komersial pada umumnya yang bersifat sukarela, Jasa Raharja melaksanakan amanat undang-undang untuk memberikan santunan dasar kepada korban kecelakaan. Perlindungan ini bersifat wajib dan otomatis bagi setiap warga negara yang menjadi korban dalam lingkup kejadian yang ditetapkan oleh regulasi.
Kehadiran Jasa Raharja merupakan manifestasi nyata dari tanggung jawab negara terhadap keselamatan warganya. Dana yang dikelola bersumber dari iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat melalui dua skema utama: Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang terintegrasi dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan, dan iuran yang dipungut dari tiket angkutan umum. Sistem pendanaan yang bersifat mandatori ini memastikan bahwa dana santunan selalu tersedia, menjamin kecepatan respons ketika musibah terjadi.
Tujuan utama dari asuransi ini melampaui sekadar penggantian kerugian finansial. Jasa Raharja berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang memitigasi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh kecelakaan, memastikan bahwa korban dan ahli waris dapat memperoleh perawatan medis yang layak dan dukungan finansial untuk melanjutkan kehidupan, tanpa harus terjerat kesulitan birokrasi atau beban biaya yang mendadak.
Perlindungan dasar dan kewajiban negara terhadap risiko kecelakaan.
Kekuatan hukum Jasa Raharja tertanam kuat dalam dua undang-undang utama yang mendasari operasionalnya. Pemahaman terhadap dasar hukum ini sangat penting karena menentukan siapa yang berhak menerima santunan dan bagaimana skema pendanaannya bekerja:
Kedua regulasi ini menciptakan sistem perlindungan komprehensif yang menargetkan hampir semua risiko kecelakaan publik di jalan raya dan dalam perjalanan angkutan massal, memastikan tidak adanya kekosongan perlindungan bagi korban yang tidak bersalah.
Jasa Raharja memberikan santunan berdasarkan jenis kecelakaan dan status korban. Pemahaman yang mendalam mengenai ruang lingkup ini menghilangkan keraguan tentang hak yang dimiliki oleh korban kecelakaan. Santunan yang diberikan bersifat ganti rugi pasti (fixed compensation), bukan ganti rugi berdasarkan kerugian aktual secara menyeluruh, karena tujuan utamanya adalah pemulihan dasar dan tanggap darurat.
Perlindungan Jasa Raharja secara spesifik mencakup beberapa kategori korban utama:
Perlindungan ini otomatis berlaku bagi setiap orang yang membeli tiket resmi atau membayar iuran saat menggunakan transportasi umum legal.
Besaran santunan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan bersifat plafon (maksimal). Ketentuan plafon ini memastikan kesamaan perlakuan bagi semua korban sesuai dengan tingkat cedera atau kerugian yang dialami.
Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan yang berada dalam cakupan Jasa Raharja, santunan akan diberikan kepada ahli waris yang sah. Jumlahnya telah ditetapkan secara standar untuk memberikan modal awal bagi keluarga yang ditinggalkan. Prioritas ahli waris diatur oleh undang-undang, umumnya mencakup janda/duda, anak-anak, atau orang tua kandung.
Apabila korban mengalami cedera yang mengakibatkan cacat fisik permanen dan tidak dapat disembuhkan, Jasa Raharja akan memberikan santunan cacat tetap. Perhitungan besaran santunan ini didasarkan pada persentase tingkat cacat yang ditetapkan oleh dokter dan diatur dalam peraturan, dengan plafon maksimal setara dengan santunan meninggal dunia.
Jasa Raharja menanggung biaya perawatan medis yang sah dan diperlukan oleh korban. Sistem ini kini banyak diintegrasikan langsung dengan rumah sakit melalui mekanisme Letter of Guarantee (LoG). Jasa Raharja akan menerbitkan jaminan biaya rawatan, sehingga korban tidak perlu membayar di muka (tindakan *direct billing* atau *cashless*). Batasan biaya perawatan ini juga memiliki plafon yang ditetapkan PMK.
Jika korban tidak memiliki ahli waris yang sah (misalnya, korban yang tidak teridentifikasi), Jasa Raharja memberikan penggantian biaya penguburan yang diklaim oleh pihak yang menyelenggarakan proses pemakaman.
Untuk kasus-kasus darurat, Jasa Raharja juga memberikan penggantian biaya pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan biaya penggunaan ambulans dari lokasi kejadian ke fasilitas kesehatan terdekat, dengan batasan nominal tertentu.
Ketersediaan dana yang cepat dan berkelanjutan adalah kunci operasional Jasa Raharja. Dana ini bersumber dari kontribusi masyarakat yang dikelola secara profesional:
Sistem pengumpulan yang terintegrasi ini memastikan cakupan perlindungan yang luas, mencakup jutaan pengguna jalan dan penumpang setiap saat.
Salah satu fokus utama Jasa Raharja adalah kecepatan pelayanan. Prosedur klaim telah disederhanakan dan diintegrasikan dengan sistem kepolisian dan rumah sakit (RS) untuk meminimalisir kesulitan birokrasi bagi korban atau ahli waris. Kecepatan penyelesaian klaim seringkali menjadi tolok ukur utama kinerja institusi ini.
Kejadian kecelakaan harus segera dilaporkan kepada pihak berwajib sebagai dasar validasi klaim.
Setelah kecelakaan terjadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan laporan resmi dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Laporan ini, yang diwakili oleh Surat Keterangan Kecelakaan (SKK) atau Laporan Polisi, menjadi dokumen primer yang membuktikan kecelakaan tersebut sah dan berada di bawah yurisdiksi UU No. 34/1964.
Korban segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Jasa Raharja telah menjalin kerja sama erat dengan ribuan RS di seluruh Indonesia. Jika RS tersebut telah terintegrasi, Jasa Raharja dapat langsung menerbitkan Letter of Guarantee (LoG) untuk menjamin biaya perawatan, sehingga keluarga korban dapat fokus pada pemulihan tanpa memikirkan uang muka.
Dokumen yang dibutuhkan berbeda tergantung status korban (luka-luka, cacat tetap, atau meninggal dunia).
Setelah dokumen lengkap, proses verifikasi dilakukan Jasa Raharja dengan sangat cepat.
Proses pengajuan dan verifikasi klaim asuransi.
Jasa Raharja terus berinovasi melalui digitalisasi. Salah satu terobosan besar adalah integrasi data dengan:
Integrasi ini memungkinkan Jasa Raharja proaktif mendatangi korban atau ahli waris, seringkali sebelum mereka menyadari sepenuhnya hak mereka atas santunan, sebuah langkah yang disebut jemput bola.
Meskipun Jasa Raharja menawarkan perlindungan yang luas, ada batasan dan kondisi tertentu di mana santunan tidak dapat diberikan. Pemahaman terhadap pengecualian ini krusial untuk mencegah kesalahpahaman di masyarakat terkait hak dan kewajiban.
Jasa Raharja bukanlah asuransi umum yang menanggung semua risiko. Pengecualian utama melibatkan kondisi yang dianggap sebagai kelalaian murni atau tindakan yang melanggar hukum.
Jika pengemudi kendaraan pribadi mengalami kecelakaan tunggal (misalnya terperosok ke jurang, menabrak pohon, atau tergelincir) tanpa melibatkan pihak lain atau tidak berada dalam lingkup angkutan umum, klaim santunan tidak berlaku. Perlindungan Jasa Raharja berfokus pada risiko lalu lintas yang melibatkan pihak ketiga (tabrakan) atau risiko sebagai penumpang angkutan umum.
Korban yang terlibat dalam kecelakaan yang terjadi saat melakukan tindak kejahatan atau dikejar polisi (misalnya, perampok yang kecelakaan saat melarikan diri) tidak berhak atas santunan.
Kecelakaan yang terjadi di area tertutup yang tidak tergolong jalan umum (misalnya, di area parkir mal, area pabrik, atau sirkuit balap) umumnya berada di luar cakupan Jasa Raharja, meskipun kendaraan tersebut memiliki SWDKLLJ.
Tindakan yang disengaja untuk melukai diri sendiri atau orang lain juga tidak dicover. Prinsip asuransi menuntut adanya unsur ketidaksengajaan atau musibah.
Jika kecelakaan terjadi sebagai akibat langsung dari bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor), perlindungan Jasa Raharja mungkin tidak berlaku karena risiko ini biasanya ditanggung oleh skema perlindungan bencana yang berbeda atau di luar lingkup pertanggungan wajib lalu lintas.
Meskipun penumpang angkutan umum dilindungi, ada kondisi tertentu yang membatalkan hak santunan:
Semua batasan ini dirancang untuk memastikan bahwa dana publik dari iuran wajib digunakan secara tepat sasaran untuk melindungi korban yang tidak bersalah dan masyarakat umum.
Dalam sistem jaminan sosial Indonesia, seringkali terjadi tumpang tindih antara Jasa Raharja dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan). Jasa Raharja selalu bertindak sebagai penjamin pertama untuk biaya perawatan kecelakaan lalu lintas.
Prinsip Penjaminan Pertama:
Kerja sama antara kedua institusi ini memungkinkan korban mendapatkan penanganan medis yang optimal tanpa khawatir batasan plafon tunggal. Integrasi data memastikan RS tidak mengalami kesulitan dalam penagihan dan korban menerima layanan maksimal.
Jasa Raharja menyadari bahwa tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan transparan terus meningkat. Oleh karena itu, investasi besar telah dialokasikan untuk transformasi digital yang mengubah cara klaim diajukan, diverifikasi, dan dibayarkan.
Sistem e-Klaim memungkinkan pengajuan santunan dilakukan secara elektronik. Transformasi ini didukung oleh integrasi data yang sangat erat dengan instansi terkait:
Tujuan utama dari digitalisasi ini adalah mengurangi waktu tunggu (turnaround time) klaim santunan hingga mencapai standar pelayanan prima.
Jasa Raharja tidak hanya berfokus pada pemberian santunan (reaktif) tetapi juga sangat aktif dalam upaya pencegahan (preventif). Program pencegahan ini merupakan bagian integral dari tanggung jawab sosial perusahaan dan bertujuan untuk mengurangi jumlah korban kecelakaan di masa mendatang.
Jasa Raharja adalah salah satu pilar utama dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Dengan berkembangnya SAMSAT digital, pembayaran SWDKLLJ menjadi lebih mudah, bahkan dapat dilakukan secara daring melalui berbagai platform. Kemudahan ini secara tidak langsung menjamin kepatuhan pemilik kendaraan, yang pada gilirannya memperkuat jaring pengaman Jasa Raharja.
Keberadaan Jasa Raharja memiliki implikasi yang jauh lebih besar daripada sekadar transfer dana. Institusi ini berperan sebagai stabilisator sosial dan ekonomi, terutama bagi lapisan masyarakat yang paling rentan terdampak oleh musibah kecelakaan.
Kecelakaan lalu lintas seringkali menjadi pintu masuk menuju kemiskinan bagi keluarga, terutama jika korban adalah tulang punggung keluarga atau memerlukan biaya perawatan medis yang sangat tinggi. Santunan yang diberikan Jasa Raharja, baik dalam bentuk biaya perawatan maupun santunan meninggal dunia, berfungsi sebagai dana darurat yang mencegah keluarga jatuh ke jurang kesulitan finansial yang ekstrem.
Melalui sistem Letter of Guarantee, Jasa Raharja menuntut standar kualitas tertentu dari rumah sakit yang bekerja sama. Dengan pembayaran yang dijamin, RS didorong untuk memberikan pelayanan optimal kepada korban kecelakaan. Sistem ini juga membantu cash flow RS karena kepastian pembayaran dari institusi negara.
Keharusan membayar SWDKLLJ secara rutin meningkatkan kesadaran publik bahwa mengemudi bukan hanya tentang memiliki kendaraan, tetapi juga tentang tanggung jawab sosial dan kepatuhan hukum. Pemahaman bahwa iuran tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk perlindungan kolektif memperkuat rasa kepemilikan terhadap program jaminan ini.
Perlindungan atas risiko di jalan raya dan angkutan umum.
Untuk memastikan pemahaman yang komprehensif, penting untuk mengulas secara rinci bagaimana besaran santunan ditetapkan dan mekanisme pembayaran yang berlaku dalam berbagai skenario klaim.
Santunan cacat tetap total dan cacat tetap sebagian memiliki mekanisme perhitungan yang spesifik, yang mana hal ini diatur secara ketat dalam regulasi. Cacat tetap adalah kondisi kehilangan fungsi organ tubuh yang sudah tidak mungkin pulih. Proses penetapan ini harus melibatkan dokter pemeriksa dari Jasa Raharja atau dokter yang ditunjuk.
Aspek penting dari klaim cacat adalah kepastian bahwa klaim hanya dapat diproses setelah kondisi medis korban stabil dan dinyatakan tidak ada harapan untuk pemulihan fungsional lebih lanjut oleh tim medis.
Prioritas ahli waris adalah hal yang sangat diperhatikan Jasa Raharja agar dana santunan tepat sasaran. Urutan prioritas ahli waris yang berhak menerima santunan ditetapkan sebagai berikut:
Jasa Raharja sangat ketat dalam memverifikasi dokumen legalitas ahli waris, termasuk Akta Nikah, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga, untuk menghindari sengketa dan penyalahgunaan dana.
Plafon biaya perawatan mencakup seluruh kebutuhan medis yang berkaitan langsung dengan kecelakaan tersebut, termasuk kamar perawatan, obat-obatan, tindakan operasi, dan rehabilitasi awal. Batasan nominal ini selalu ditinjau ulang oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan untuk menyesuaikan dengan inflasi biaya kesehatan.
Untuk merespons urgensi, Jasa Raharja mengakomodasi penggantian biaya pertolongan pertama yang mungkin dikeluarkan oleh pihak keluarga di tempat kejadian. Biaya P3K dan ambulans yang diklaim harus dibuktikan dengan kuitansi dan diverifikasi terkait dengan lokasi dan waktu kejadian, meskipun jumlahnya berada di bawah plafon utama perawatan.
Seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika transportasi di Indonesia, Jasa Raharja menghadapi tantangan baru yang menuntut inovasi berkelanjutan agar perlindungan yang diberikan tetap relevan dan efektif.
Munculnya moda transportasi baru, seperti ojek online (ojol), skuter listrik, dan mobil otonom (di masa depan), menimbulkan pertanyaan terkait cakupan perlindungan. Jasa Raharja harus beradaptasi:
Regulasi mengenai kendaraan non-konvensional harus terus dikembangkan untuk memastikan tidak ada korban yang luput dari jaring pengaman sosial.
Meskipun sistem digital telah meningkatkan efisiensi, tantangan dalam menjaga akurasi data dan mencegah upaya klaim palsu (fraud) tetap menjadi prioritas. Integrasi yang lebih dalam dengan data forensik kecelakaan (TPA - Tempat Kejadian Perkara) dan sistem identifikasi biometrik diharapkan dapat memperkuat validitas setiap klaim yang diajukan.
Strategi "jemput bola" harus diperluas hingga ke pelosok daerah. Ini memerlukan peningkatan kapasitas petugas lapangan Jasa Raharja dan kerjasama yang lebih erat dengan Polisi Lalu Lintas di tingkat kabupaten/kota, memastikan setiap korban kecelakaan segera teridentifikasi dan mendapatkan haknya tanpa harus mendatangi kantor JR.
Secara berkala, Jasa Raharja dan pemerintah perlu mengevaluasi batasan plafon santunan. Dengan meningkatnya biaya hidup dan biaya kesehatan, plafon yang tidak disesuaikan akan mengurangi daya lindung asuransi tersebut. Penyesuaian batas santunan adalah langkah penting untuk menjaga relevansi program perlindungan wajib ini di tengah masyarakat.
Meskipun Jasa Raharja merupakan asuransi wajib, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya, terutama terkait SWDKLLJ yang dibayar tahunan. Kampanye edukasi yang lebih intensif, menggunakan media digital dan sosial, diperlukan untuk memastikan setiap warga negara mengetahui cara klaim yang benar dan apa yang dicakup oleh asuransi ini.
Keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana iuran wajib juga krusial. Transparansi dalam pengelolaan dana dan laporan kinerja harus diakses publik untuk menjaga kepercayaan terhadap institusi yang menjalankan mandat negara ini.
Keberhasilan Jasa Raharja sangat bergantung pada kepatuhan masyarakat dalam menunaikan kewajiban iuran dan kepatuhan dalam prosedur pelaporan kecelakaan. Bagian ini merinci lebih lanjut aspek teknis dan kewajiban yang harus dipenuhi.
Pembayaran SWDKLLJ adalah syarat mutlak bagi legalitas kendaraan bermotor di Indonesia. Iuran ini dibayarkan bersamaan dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib. Jika kendaraan tidak membayar SWDKLLJ (misalnya karena telat perpanjangan STNK lebih dari satu tahun), perlindungan asuransi Jasa Raharja untuk kendaraan tersebut otomatis gugur.
Integrasi pembayaran melalui SAMSAT online dan layanan mobile banking adalah upaya untuk meminimalkan keterlambatan pembayaran dan menjaga cakupan perlindungan tetap utuh.
Laporan Kepolisian adalah 'kunci' utama dalam setiap klaim kecelakaan lalu lintas jalan. Tanpa surat keterangan dari pihak kepolisian, klaim tidak dapat diproses. Hal ini berfungsi untuk:
Prosedur pelaporan kecelakaan di lokasi kejadian harus dilakukan secepat mungkin, karena penundaan dapat mempersulit verifikasi oleh pihak kepolisian dan Jasa Raharja.
Pembayaran santunan dilakukan melalui transfer bank. Kebijakan ini diterapkan untuk:
Ahli waris yang berhak harus menyediakan nomor rekening bank atas nama mereka sendiri untuk memproses pencairan dana. Jasa Raharja memiliki standar waktu pencairan yang sangat ketat, mencerminkan komitmen terhadap pelayanan cepat.
Sistem asuransi wajib kecelakaan lalu lintas yang diterapkan di Indonesia melalui Jasa Raharja memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sistem asuransi kendaraan di banyak negara lain atau dari asuransi komersial dalam negeri.
Asuransi komersial kendaraan bermotor (Total Loss Only/TLO dan All Risk) menanggung kerugian pada aset (kendaraan) dan kerugian finansial yang mungkin dialami oleh pemilik kendaraan. Sebaliknya, Jasa Raharja sepenuhnya berfokus pada korban manusia. JR adalah asuransi kewajiban yang sifatnya sosial, bukan asuransi kerugian harta benda.
Idealnya, setiap pemilik kendaraan harus memiliki kedua jenis perlindungan ini: Jasa Raharja (wajib, perlindungan korban) dan asuransi komersial (sukarela, perlindungan aset).
Jasa Raharja beroperasi berdasarkan prinsip jaminan mutlak (meskipun dalam konteks kecelakaan ganda). Artinya, santunan diberikan terlepas dari siapa yang bersalah dalam kecelakaan tersebut, selama kecelakaan itu termasuk dalam ruang lingkup yang dijamin (misalnya, tabrakan dua kendaraan bermotor). Fokusnya adalah pada pemulihan korban, bukan penentuan tanggung jawab pidana atau perdata.
Prinsip ini berbeda dengan asuransi komersial yang seringkali memerlukan penentuan pihak yang bertanggung jawab sebelum ganti rugi aset dapat dicairkan.
Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan untuk menjalankan fungsi sosial ini, stabilitas keuangan Jasa Raharja sangat penting. Pengelolaan dana iuran wajib dilakukan dengan sangat hati-hati dan transparan, termasuk strategi investasi yang konservatif untuk memastikan ketersediaan dana cadangan yang mencukupi untuk menanggapi potensi kejadian bencana besar (misalnya, kecelakaan transportasi massal dengan jumlah korban yang sangat banyak).
Mekanisme ini memastikan bahwa janji perlindungan kepada masyarakat dapat dipenuhi kapan pun dan di mana pun kecelakaan terjadi, tanpa risiko kebangkrutan yang mungkin dihadapi oleh perusahaan asuransi komersial skala kecil.
Pemberian santunan meninggal dunia adalah titik awal dari upaya Jasa Raharja untuk mendukung keluarga korban. Namun, institusi ini juga menunjukkan inisiatif dalam pemberdayaan ahli waris untuk membangun kembali kehidupan ekonomi mereka.
Beberapa program Jasa Raharja melampaui pemberian santunan tunai. Dalam kerangka tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), program-program ini diarahkan untuk memberikan pelatihan keterampilan atau dukungan modal usaha kecil bagi ahli waris yang kehilangan sumber pendapatan utama akibat kecelakaan.
Dukungan ini bersifat holistik: santunan tunai mengatasi dampak finansial segera, sementara program pemberdayaan membantu menciptakan keberlanjutan ekonomi jangka panjang bagi keluarga yang berduka.
Dampak kecelakaan lalu lintas tidak hanya fisik dan finansial, tetapi juga psikologis. Meskipun belum menjadi layanan standar wajib secara reguler, Jasa Raharja melalui kerja samanya dengan RS dan yayasan terkait, terkadang memfasilitasi dukungan psikososial awal bagi korban cedera serius dan ahli waris korban meninggal dunia. Hal ini mengakui dimensi kemanusiaan dari musibah kecelakaan.
Pendekatan yang berorientasi pada korban (victim-oriented approach) menjadi ciri khas pelayanan Jasa Raharja, membedakannya dari birokrasi asuransi yang kaku.
Indonesia adalah negara kepulauan, dan akses terhadap layanan Jasa Raharja harus merata. Melalui kantor perwakilan dan unit layanan di berbagai provinsi dan kabupaten, Jasa Raharja berupaya menjangkau daerah terpencil. Petugas lapangan di daerah memiliki peran penting dalam memfasilitasi pelaporan kecelakaan, khususnya di area dengan keterbatasan akses internet atau bank, memastikan bahwa prinsip keadilan sosial dalam perlindungan dapat tercapai.
Dalam konteks angkutan laut dan penyeberangan di wilayah kepulauan, koordinasi dengan otoritas pelabuhan dan operator kapal menjadi krusial untuk memastikan setiap manifes penumpang tercatat dengan baik, sehingga jika terjadi musibah, proses identifikasi korban dan pencairan santunan dapat dilakukan tanpa hambatan birokrasi yang disebabkan oleh isolasi geografis.
Asuransi Jasa Raharja telah membuktikan diri sebagai institusi vital dalam menjaga stabilitas sosial di tengah risiko mobilitas tinggi di Indonesia. Sebagai sebuah asuransi wajib yang memiliki mandat sosial, keberhasilannya diukur bukan dari keuntungan finansial, melainkan dari kecepatan dan keakuratan dalam memberikan perlindungan kepada korban saat mereka paling membutuhkan.
Komitmen terhadap integrasi teknologi, kecepatan pembayaran klaim, dan perluasan jangkauan program pencegahan kecelakaan menjadikan Jasa Raharja sebagai model jaminan sosial yang responsif. Tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga relevansi di tengah perubahan moda transportasi dan memastikan bahwa setiap iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat benar-benar berfungsi sebagai janji perlindungan yang kuat dan tak terhindarkan bagi seluruh warga negara yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas.
Dengan kepatuhan kolektif masyarakat dalam membayar iuran wajib dan inovasi berkelanjutan dari institusi, sistem asuransi Jasa Raharja akan terus menjadi pilar utama dalam membangun budaya keselamatan dan memberikan ketenangan batin dalam bermobilitas di seluruh pelosok negeri.