Penyelesaian sengketa bisnis seringkali membutuhkan jalur formal yang independen dan mengikat. Di Indonesia, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah salah satu lembaga terkemuka yang menyediakan forum tersebut. Namun, proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tentu memerlukan alokasi dana, yang seringkali dirangkum dalam istilah biaya arbitrase BANI. Memahami struktur dan komponen biaya ini adalah langkah krusial sebelum memutuskan untuk menempuh jalur arbitrase.
Biaya arbitrase BANI bukan sekadar pungutan tunggal; ia merupakan akumulasi dari berbagai pos pengeluaran yang harus ditanggung oleh pihak yang mengajukan permohonan (Pemohon) dan pihak lawan (Termohon), seringkali dibagi berdasarkan kesepakatan atau penetapan Majelis Arbitrase. Kesalahan dalam mengantisipasi biaya ini dapat menghambat kelancaran proses penyelesaian sengketa.
Ilustrasi alur penyelesaian sengketa dan estimasi biaya.
BANI, sebagaimana diatur dalam Peraturan BANI yang berlaku, membagi biaya administrasi menjadi beberapa pos utama. Komponen ini sangat bergantung pada kompleksitas kasus, nilai sengketa, dan jangka waktu penyelesaian.
Ini adalah biaya wajib yang harus dibayar saat Pemohon mengajukan permohonan arbitrase ke Sekretariat BANI. Biaya ini umumnya bersifat tetap atau berjenjang berdasarkan nilai gugatan yang didaftarkan. Tujuan utamanya adalah menutupi biaya administrasi awal, seperti penerimaan dokumen dan penjadwalan sidang pertama.
Ini adalah komponen biaya terbesar. Honorarium ini dibayarkan kepada para arbiter yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara. Cara penghitungan honorarium arbiter sangat dipengaruhi oleh:
Selain biaya awal, akan ada biaya administrasi yang dikenakan selama proses berjalan untuk menutupi biaya operasional BANI, seperti penggunaan fasilitas ruang sidang, penggandaan dokumen, dan komunikasi antara majelis dengan sekretariat.
Komponen ini mencakup pengeluaran di luar honorarium dan administrasi dasar. Contohnya meliputi:
Menghitung secara pasti biaya arbitrase BANI tanpa melihat detail kasus adalah mustahil, karena skema biaya bersifat dinamis. Namun, pihak yang bersengketa dapat memperkirakan beban finansial dengan memperhatikan beberapa indikator kunci:
Pertama, nilai sengketa (amount in dispute) adalah penentu utama. BANI menggunakan sistem persentase progresif. Semakin tinggi nilai gugatan, persentase biaya total terhadap nilai sengketa mungkin menurun, tetapi total biaya absolutnya akan jauh lebih besar.
Kedua, jumlah arbiter. Kasus yang diperiksa oleh Majelis Arbitrase tunggal secara inheren akan lebih murah dibandingkan dengan Majelis yang terdiri dari tiga arbiter, karena honorarium harus dibayarkan kepada semua anggota majelis.
Ketiga, tuntutan pemohon. Jika Pemohon mengajukan klaim yang sangat luas atau meminta pemeriksaan mendalam yang membutuhkan banyak waktu arbiter, biaya yang terkait dengan honorarium akan meningkat seiring dengan perpanjangan waktu persidangan.
Seringkali timbul pertanyaan mengenai apakah arbitrase lebih mahal daripada proses di Pengadilan Negeri. Secara nominal, biaya pendaftaran di BANI mungkin terasa lebih tinggi daripada biaya pendaftaran gugatan di pengadilan. Namun, analisis biaya harus dilakukan secara holistik. Proses arbitrase BANI cenderung lebih cepat (umumnya kurang dari 180 hari), yang berarti honorarium arbiter terbayar dalam periode yang lebih singkat dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan di pengadilan yang seringkali memakan waktu bertahun-tahun karena berbagai tingkatan banding dan kasasi. Waktu yang lebih singkat di BANI dapat menghasilkan biaya total yang lebih terkontrol dan kepastian hukum yang lebih cepat diperoleh.
Kesimpulannya, transparansi mengenai biaya arbitrase BANI adalah kunci. Pihak yang bermaksud menyelesaikan sengketa melalui BANI disarankan untuk berkonsultasi langsung dengan Sekretariat BANI atau penasihat hukum mereka untuk mendapatkan estimasi biaya berdasarkan nilai sengketa spesifik, guna memastikan kesiapan finansial selama proses berlangsung hingga putusan final diterbitkan.