Konsep multipatride, atau sering juga disebut kewarganegaraan ganda, telah menjadi topik hangat dalam diskursus hukum internasional, politik, dan migrasi. Secara fundamental, multipatride merujuk pada status hukum di mana seorang individu secara resmi diakui sebagai warga negara oleh dua atau lebih negara berdaulat secara simultan. Ini adalah fenomena yang semakin lazim di era globalisasi, di mana pergerakan orang melintasi batas negara menjadi lebih mudah dan sering terjadi.
Secara historis, banyak negara menganut prinsip unipatride (kewarganegaraan tunggal). Prinsip ini didasarkan pada gagasan kedaulatan negara yang eksklusif—seorang warga negara hanya boleh memiliki loyalitas tunggal dan terikat pada satu entitas politik. Namun, realitas kehidupan modern sering kali menantang paradigma ini. Pernikahan antar warga negara yang berbeda, kelahiran di luar negeri dari orang tua berkewarganegaraan ganda, investasi lintas batas, dan naturalisasi tanpa pelepasan kewarganegaraan asli semuanya berkontribusi pada meningkatnya jumlah individu yang memegang status multipatride.
Perbedaan pandangan mengenai multipatride sangat bervariasi antar negara. Beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara Eropa Barat, secara eksplisit atau de facto mengakui kewarganegaraan ganda. Sementara itu, negara-negara lain, termasuk Indonesia (berdasarkan undang-undang yang berlaku umum), secara tradisional sangat membatasi atau melarangnya, terutama untuk orang dewasa, karena kekhawatiran mengenai konflik loyalitas dan potensi isu keamanan nasional. Meskipun demikian, pengecualian sering diberikan, misalnya untuk anak di bawah usia tertentu atau bagi mereka yang memperoleh kewarganegaraan lain karena keadaan darurat.
Tantangan utama yang timbul dari status multipatride terletak pada hak dan kewajiban yang bertentangan. Misalnya, seorang individu multipatride dapat dipanggil untuk wajib militer oleh kedua negara. Dalam hal hukum pidana, negara mana yang memiliki yurisdiksi jika terjadi pelanggaran? Selain itu, masalah perpajakan menjadi rumit; apakah pendapatan di luar negeri dikenakan pajak oleh kedua negara? Meskipun perjanjian pajak ganda (tax treaties) berupaya mengatasi ini, kerumitan administrasi tetap menjadi beban.
Di luar aspek hukum formal, status multipatride membawa dimensi sosial dan psikologis yang kaya. Individu yang hidup di antara dua (atau lebih) budaya sering kali mengembangkan identitas yang lebih kompleks dan fleksibel. Mereka menjadi jembatan budaya, memfasilitasi pertukaran ide dan pemahaman antar bangsa. Namun, mereka juga mungkin menghadapi tantangan dalam menentukan rasa 'rumah' atau 'identitas utama' mereka, sebuah fenomena yang terkadang disebut sebagai "global citizen" atau "third culture kid" versi dewasa.
Globalisasi telah mendorong negara-negara untuk mengevaluasi kembali kebijakan kewarganegaraan mereka. Banyak negara yang mengalami emigrasi signifikan kini mempertimbangkan legalisasi multipatride sebagai cara untuk mempertahankan ikatan dengan diaspora mereka, yang sering kali berkontribusi besar melalui remitansi (kiriman uang), investasi, dan transfer keahlian. Mengakui multipatride dapat menjadi strategi pragmatis untuk mengintegrasikan diaspora yang sukses tanpa memutuskan akar mereka di tanah air leluhur.
Tren menunjukkan bahwa dunia bergerak menuju penerimaan yang lebih besar terhadap mobilitas identitas. Batasan-batasan negara semakin kabur dalam ranah ekonomi dan informasi, sehingga konsep kewarganegaraan yang kaku mulai terasa usang bagi sebagian orang. Diskusi mengenai multipatride bukan hanya tentang hukum, tetapi juga tentang kemanusiaan dan hak individu untuk terikat pada lebih dari satu komunitas asal mereka.
Negara yang mengizinkan status ini harus memastikan bahwa mekanisme perlindungan hukum diterapkan secara adil, terutama dalam situasi konflik kepentingan. Sementara itu, bagi individu, memahami implikasi penuh dari memiliki beberapa paspor adalah krusial untuk menavigasi kompleksitas hak dan tanggung jawab yang menyertainya. Pada akhirnya, multipatride mencerminkan dinamika hubungan antarnegara yang semakin terjalin erat di abad ke-21.