Visualisasi sederhana dua jalur penyelesaian sengketa.
Penyelesaian sengketa bisnis internasional seringkali membutuhkan mekanisme yang efisien dan mengikat. Dua metode utama yang paling sering dipertimbangkan oleh para pihak adalah arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional. Meskipun keduanya bertujuan untuk mencapai keputusan akhir tanpa melalui pengadilan negara, perbedaan mendasar terletak pada struktur, prosedur, dan tingkat administrasi yang menyertainya.
Arbitrase ad hoc, secara harfiah berarti "untuk tujuan ini," adalah proses arbitrase yang diselenggarakan oleh para pihak tanpa keterlibatan lembaga arbitrase permanen. Ketika sengketa muncul, para pihak atau penasihat mereka harus menyepakati semua aspek prosedural, mulai dari pemilihan arbiter, tempat sidang, hingga aturan yang akan diikuti.
Dalam skema ad hoc, para pihak memiliki kebebasan kontraktual yang sangat tinggi. Mereka dapat merancang prosedur yang sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan spesifik sengketa mereka. Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan mengenai prosedur tertentu, mereka mungkin perlu mencari bantuan dari pengadilan negara setempat untuk menunjuk arbiter atau menegakkan keputusan prosedural. Biasanya, arbitrase ad hoc mengacu pada aturan prosedural yang ditetapkan oleh badan internasional, seperti Aturan Arbitrase PBB (UNCITRAL), untuk memberikan kerangka kerja minimum.
Sebaliknya, arbitrase institusional diselenggarakan dan diatur oleh sebuah lembaga arbitrase permanen yang memiliki seperangkat aturan prosedural yang terstruktur dan mapan (misalnya, ICC, LCIA, SIAC, BANI). Ketika memilih arbitrase institusional, para pihak secara otomatis menyetujui aturan administratif lembaga tersebut.
Peran institusi sangat krusial dalam arbitrase jenis ini. Institusi bertanggung jawab atas administrasi kasus, termasuk pendaftaran permohonan, konfirmasi atau penunjukan arbiter (seringkali dari daftar arbiter mereka sendiri), peninjauan draf putusan (Scrutiny of the Award di beberapa institusi), dan penentuan biaya administrasi.
Memilih antara kedua jalur ini sangat bergantung pada sifat sengketa, kompleksitas kontrak awal, dan preferensi para pihak terhadap kontrol prosedural versus dukungan administratif.
| Aspek | Arbitrase Ad Hoc | Arbitrase Institusional |
|---|---|---|
| Aturan Prosedur | Ditetapkan oleh para pihak atau berdasarkan aturan netral (misalnya UNCITRAL). | Aturan standar dan tetap dari lembaga terkait. |
| Administrasi & Dukungan | Minimal; para pihak menangani semua logistik sendiri. | Disediakan oleh institusi (pendaftaran, komunikasi, penagihan). |
| Fleksibilitas | Sangat tinggi; prosedur dapat disesuaikan sepenuhnya. | Terikat pada aturan institusi; fleksibilitas terbatas. |
| Biaya | Potensi lebih rendah, karena tidak ada biaya administrasi institusi, namun biaya hukum bisa meningkat karena kompleksitas pengaturan. | Melibatkan biaya administrasi institusi, seringkali lebih tinggi secara total. |
| Penunjukan Arbiter | Sepenuhnya tergantung kesepakatan para pihak; jika gagal, perlu intervensi pengadilan. | Lembaga yang membantu atau menunjuk arbiter jika terjadi kebuntuan. |
Kesimpulannya, jika para pihak memiliki hubungan yang baik dan ingin prosedur yang sangat disesuaikan dengan biaya operasional yang diminimalisir, arbitrase ad hoc bisa menjadi pilihan. Namun, bagi mayoritas sengketa komersial dan investasi internasional yang kompleks, arbitrase institusional menawarkan lapisan keamanan prosedural, keahlian, dan jaminan bahwa proses akan bergerak maju bahkan ketika salah satu pihak bersikap tidak kooperatif.