Arbitrasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR) di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian masalah mereka kepada satu atau lebih arbiter independen. Keputusan yang dihasilkan oleh arbiter, yang dikenal sebagai putusan arbitrase, bersifat final dan mengikat (binding) bagi semua pihak yang terlibat, mirip dengan putusan pengadilan.
Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks dan global, potensi terjadinya perselisihan sangatlah tinggi, baik dalam ranah domestik maupun internasional. Ketika sengketa muncul, proses litigasi di pengadilan umum seringkali memakan waktu yang sangat lama, biayanya tinggi, dan kurang menjamin kerahasiaan.
Di sinilah peran krusial arbitrasi tampak. Keunggulan utamanya terletak pada kecepatan dan efisiensi. Berbeda dengan pengadilan biasa, para pihak dapat menyepakati jadwal persidangan dan prosedur yang lebih fleksibel. Selain itu, arbitrase menawarkan tingkat kerahasiaan yang tinggi; prosesnya tidak terbuka untuk umum, menjaga reputasi dan informasi sensitif perusahaan tetap terjaga. Ini sangat penting dalam sengketa komersial yang melibatkan rahasia dagang atau strategi bisnis.
Aspek penting lainnya adalah netralitas. Dalam sengketa lintas batas negara, memilih forum arbitrase internasional memungkinkan para pihak menghindari yurisdiksi pengadilan nasional yang mungkin dianggap bias oleh salah satu pihak. Arbiter yang dipilih biasanya merupakan ahli di bidang materi sengketa tersebut (misalnya, konstruksi, maritim, atau investasi), memastikan bahwa keputusan didasarkan pada pemahaman teknis yang mendalam, bukan sekadar kepatuhan prosedural.
Perbedaan utama antara arbitrase dan litigasi (peradilan umum) terletak pada sifat persetujuan dan sifat putusan. Litigasi adalah kewajiban yang dipaksakan oleh negara melalui sistem peradilan formal. Sebaliknya, arbitrase didasarkan pada kesepakatan atau kontrak (klausul arbitrase) antara para pihak.
Putusan pengadilan seringkali dapat diajukan banding berkali-kali, menunda penyelesaian akhir. Sementara itu, putusan arbitrase—di banyak yurisdiksi yang tunduk pada Konvensi New York 1958—memiliki kemampuan eksekusi internasional yang sangat kuat. Ini berarti putusan yang dikeluarkan di satu negara relatif mudah diakui dan dilaksanakan di negara lain, menjadikannya pilihan utama untuk menyelesaikan sengketa bisnis internasional.
Meskipun detail prosedurnya bervariasi tergantung pada aturan lembaga arbitrase yang dipilih (seperti BANI di Indonesia atau ICC di Paris), alur dasarnya meliputi beberapa tahapan kunci. Pertama, adanya perjanjian arbitrase (baik klausul dalam kontrak awal maupun perjanjian terpisah setelah sengketa timbul).
Tahap kedua adalah penunjukan arbiter. Pihak-pihak biasanya berhak menunjuk arbiter masing-masing, dan jika arbiter berjumlah tiga, kedua arbiter yang ditunjuk akan bersama-sama memilih arbiter ketiga yang bertindak sebagai ketua majelis. Tahap selanjutnya melibatkan penyampaian klaim dan tanggapan (pleading), diikuti oleh tahap pembuktian, pemeriksaan saksi, dan audiensi (hearing).
Proses ini berakhir dengan putusan arbitrase. Keputusan ini final, meskipun dalam beberapa kasus sangat terbatas, putusan tersebut dapat dimohonkan pembatalan ke pengadilan negeri jika terdapat cacat prosedur yang sangat serius, seperti pelanggaran terhadap asas keadilan atau jika putusan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum.
Arbitrasi telah memantapkan dirinya sebagai pilar penting dalam sistem penyelesaian sengketa komersial global. Dengan menawarkan kecepatan, kerahasiaan, netralitas, dan kemampuan eksekusi lintas batas, mekanisme ini memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha. Memahami prinsip dan prosedur arbitrase bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis dalam mengelola risiko kontrak bisnis di pasar modern.