Diskursus mengenai pembangunan masyarakat yang adil, stabil, dan sejahtera selalu berujung pada dua pilar fundamental: Hak Asasi Manusia (HAM) dan sistem Demokrasi. Kedua konsep ini, meskipun memiliki lintasan sejarah yang berbeda, pada hakikatnya merupakan entitas yang terjalin erat dan saling menguatkan. Keduanya mendefinisikan batas-batas kekuasaan negara, menegaskan kedaulatan individu, dan menjamin bahwa pemerintahan dijalankan berdasarkan persetujuan serta demi kepentingan rakyat yang diperintah.
HAM berfungsi sebagai kompas moral dan kerangka hukum universal yang menentukan standar minimum perlakuan yang harus diberikan kepada setiap individu, semata-mata karena mereka adalah manusia. Sementara itu, demokrasi menyediakan mekanisme politik dan kelembagaan yang diperlukan untuk mewujudkan dan melindungi hak-hak tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kerangka hak yang kuat, demokrasi dapat merosot menjadi tirani mayoritas. Sebaliknya, tanpa mekanisme partisipatif dan akuntabilitas demokrasi, penegakan HAM hanyalah janji kosong yang rentan diabaikan oleh otoritas tunggal.
Keadilan hanya terwujud ketika hak dan partisipasi berada dalam keseimbangan.
Artikel ini akan mengupas secara mendalam fondasi filosofis dan kerangka operasional dari Hak Asasi Manusia dan Demokrasi, menganalisis bagaimana interdependensi keduanya menjadi prasyarat bagi legitimasi negara modern, serta menelusuri tantangan-tantangan kontemporer yang mengancam integritas pilar-pilar peradaban ini di era globalisasi dan digitalisasi.
Konsep Hak Asasi Manusia berakar pada gagasan martabat intrinsik dan tidak dapat dicabut (inheren) yang melekat pada setiap individu. Universalitas HAM berarti hak-hak ini berlaku sama bagi semua orang, di mana pun mereka berada, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, kebangsaan, atau status lainnya. Fondasi hukum modern HAM terletak pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB. DUHAM bukan sekadar dokumen politik, melainkan pengakuan kolektif global atas nilai-nilai kemanusiaan esensial.
Meskipun praktik perlindungan hak-hak dasar sudah ada sejak era kuno (misalnya, Cyrus Cylinder), doktrin HAM modern mulai mengkristal melalui serangkaian peristiwa penting. Pencerahan (Enlightenment) menanamkan konsep hak alamiah (natural rights) yang tidak diberikan oleh raja atau negara, melainkan berasal dari kodrat manusia itu sendiri. Pemikiran John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant membentuk landasan filosofis yang menginspirasi Revolusi Amerika (Deklarasi Kemerdekaan) dan Revolusi Prancis (Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara).
Namun, titik balik paling signifikan adalah setelah Perang Dunia II, ketika kekejaman yang tak terbayangkan mendorong masyarakat internasional untuk menyusun perlindungan hukum yang mengikat. DUHAM (1948) dan kemudian Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR)—dikenal sebagai “International Bill of Rights”—menciptakan kerangka kerja yang komprehensif.
Untuk memahami cakupan HAM yang luas, para ahli sering membaginya menjadi beberapa kategori, atau yang dikenal sebagai Tiga Generasi Hak, meskipun dalam penerapannya semua hak bersifat saling bergantung (interdependen) dan tidak dapat dipisahkan (indivisible).
Hak-hak ini fokus pada kebebasan individu dari intervensi negara yang berlebihan dan menjamin partisipasi dalam kehidupan politik. Hak generasi pertama sangat vital bagi fungsi demokrasi itu sendiri. Termasuk di dalamnya:
Hak-hak ini menjamin standar hidup minimum dan akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk martabat manusia. Hak generasi kedua membutuhkan tindakan positif (intervensi) dari negara untuk menyediakannya atau memfasilitasinya.
Penegakan hak generasi kedua seringkali kontroversial karena membutuhkan alokasi sumber daya yang signifikan, tetapi tanpa hak-hak ini, partisipasi politik yang bermakna (Generasi Pertama) menjadi sulit diwujudkan oleh warga negara yang miskin atau sakit.
Hak-hak ini berkembang seiring dengan isu-isu global dan membutuhkan kerja sama internasional untuk realisasinya. Hak generasi ketiga seringkali bersifat kolektif.
Dalam hukum internasional, beberapa hak dianggap sebagai jus cogens (norma imperatif) yang tidak dapat dikesampingkan, bahkan dalam situasi darurat nasional. Ini termasuk larangan penyiksaan, perbudakan, dan genosida. Kewajiban negara terhadap HAM dapat dibagi menjadi tiga tingkat:
Kewajiban-kewajiban ini menunjukkan bahwa HAM bukan sekadar penghalang kekuasaan, melainkan juga mesin pendorong bagi tindakan negara yang konstruktif.
Demokrasi, secara etimologis berarti kekuasaan rakyat (demos kratos), adalah sistem pemerintahan di mana keputusan politik dibuat melalui representasi yang sah dan adil, dan di mana rakyat memegang kedaulatan tertinggi. Namun, di era modern, demokrasi jauh lebih kompleks daripada sekadar pemilihan suara. Demokrasi yang sejati harus bersifat liberal, artinya ia terikat oleh supremasi hukum dan perlindungan hak-hak minoritas.
Demokrasi Liberal—bentuk yang paling kompatibel dengan HAM—berlandaskan pada serangkaian prinsip yang harus berfungsi bersamaan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan mayoritas:
Ini adalah inti dari demokrasi. Pemilu harus dilaksanakan secara berkala, rahasia, dan kompetitif. Lebih penting lagi, pemilu harus bebas dari intimidasi dan manipulasi. Namun, pemilu saja tidak cukup; banyak rezim otoriter saat ini menyelenggarakan pemilu palsu (electoral authoritarianism) untuk mendapatkan legitimasi superfisial. Keabsahan terletak pada kualitas proses dan kebebasan yang dinikmati sebelum dan sesudah pemilu.
Supremasi hukum menegaskan bahwa semua warga negara, termasuk para pemimpin dan instansi pemerintah, tunduk pada hukum yang jelas, transparan, adil, dan diterapkan secara setara. Supremasi hukum memerlukan independensi yudikatif yang mutlak. Tanpa pengadilan yang independen, hak-hak sipil dan politik yang dijamin konstitusi akan rapuh, karena tidak ada mekanisme efektif untuk menantang tindakan sewenang-wenang pemerintah.
Demokrasi memerlukan ruang publik yang terbuka (civic space) di mana berbagai pandangan, ideologi, dan kepentingan dapat bersaing secara damai. Keberadaan media yang independen, organisasi non-pemerintah (LSM), serikat pekerja, dan kelompok advokasi adalah indikator kesehatan demokrasi. Organisasi masyarakat sipil bertindak sebagai pengawas (watchdog) yang memegang teguh standar akuntabilitas pemerintah.
Untuk menghindari konsentrasi kekuasaan, demokrasi mengadopsi model trias politica (legislatif, eksekutif, yudikatif) dengan sistem pemeriksaan dan keseimbangan (checks and balances). Sistem ini dirancang agar setiap cabang kekuasaan dapat membatasi dan mengawasi cabang lainnya, memastikan tidak ada cabang yang dapat melanggar hak-hak dasar tanpa hambatan.
Kedaulatan sejati bersemayam di bilik suara yang bebas dan rahasia.
Analisis yang mendalam membedakan antara aspek prosedural dan substantif dari demokrasi.
Fokus pada aturan main: adanya pemilu, rotasi kepemimpinan, dan konstitusi. Rezim yang disebut “demokrasi elektoral” seringkali memenuhi kriteria prosedural. Namun, jika hak-hak dasar (seperti kebebasan pers atau hak minoritas) terus dilanggar, sistem ini disebut sebagai demokrasi yang cacat (flawed democracy) atau bahkan “demokrasi tidak liberal”.
Fokus pada hasil dan kualitas pemerintahan. Demokrasi substantif bukan hanya memiliki prosedur yang benar, tetapi juga menjamin hak-hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial bagi semua warganya. Ini adalah sistem di mana kekuasaan mayoritas dibatasi secara konstitusional untuk melindungi minoritas, dan di mana keadilan sosial menjadi tujuan normatif. Hanya dalam kerangka substantif inilah demokrasi dapat sepenuhnya menjadi pelayan HAM.
Demokrasi substantif menegaskan bahwa pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan hanya yang terpilih secara populer. Hal ini memerlukan komitmen terhadap transparansi, partisipasi publik yang berkelanjutan (di luar pemilu), dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat yang paling rentan.
Hubungan antara HAM dan demokrasi bukanlah sekadar koeksistensi, melainkan simbiosis yang tak terpisahkan. Demokrasi tidak dapat berfungsi tanpa jaminan hak-hak fundamental, dan hak-hak tersebut paling aman ketika dilindungi oleh institusi yang demokratis dan akuntabel. HAM bertindak sebagai fondasi moral, sementara demokrasi bertindak sebagai infrastruktur operasional.
Beberapa hak asasi manusia adalah instrumental (wajib) agar proses demokrasi dapat berjalan secara sah dan efektif:
Ketika HAM Generasi Pertama dilanggar—misalnya, jurnalis dibungkam, aktivis ditahan, atau pemilu dicurangi—maka sistem tersebut berhenti menjadi demokrasi, bahkan jika label dan prosedurnya masih dipertahankan. HAM bertindak sebagai “pengujian keaslian” (authenticity test) terhadap klaim demokratis suatu negara.
Sejarah menunjukkan bahwa rezim otoriter adalah pelanggar HAM sistematis yang paling utama. Demokrasi, dengan struktur kelembagaannya, memberikan jaminan terbaik untuk perlindungan HAM karena sistem tersebut memiliki mekanisme bawaan untuk membatasi penyalahgunaan kekuasaan:
Dalam sistem demokrasi, para penguasa dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme pemilu, parlemen, atau badan pengawas independen. Jika pemerintah melanggar hak-hak warganya secara luas, mereka akan menghadapi konsekuensi politik. Ketakutan akan pemilu berikutnya (akuntabilitas elektoral) bertindak sebagai disinsentif yang kuat terhadap pelanggaran HAM.
Demokrasi menyediakan cara bagi masyarakat untuk mengubah kebijakan dan bahkan konstitusi tanpa kekerasan. Hak untuk protes, lobi, dan pemilu memungkinkan aspirasi HAM yang baru (misalnya, HAM Generasi Ketiga seperti hak lingkungan) untuk diintegrasikan ke dalam kerangka hukum negara secara evolusioner.
Meskipun mayoritas dapat memilih pemerintah, prinsip demokrasi liberal menekankan perlindungan minoritas. HAM (khususnya ICCPR) menjamin hak-hak kolektif minoritas etnis, agama, atau bahasa. Institusi demokrasi, seperti mahkamah konstitusi yang independen, seringkali menjadi benteng terakhir yang melindungi hak-hak kelompok kecil dari keputusan yang didominasi oleh mayoritas.
Seringkali muncul perdebatan mengenai apakah hak politik (Generasi I) harus diprioritaskan di atas hak sosial-ekonomi (Generasi II), atau sebaliknya. Sejumlah negara otoriter mengklaim bahwa mereka menangguhkan kebebasan politik demi mencapai pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang lebih cepat. Namun, pengalaman empiris menunjukkan bahwa klaim ini umumnya tidak berdasar.
HAM yang komprehensif mengajarkan bahwa hak-hak tersebut tidak dapat dipisahkan. Ketidakmampuan mengakses pendidikan (pelanggaran Generasi II) akan membatasi kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam debat politik yang bermakna (pelanggaran Generasi I). Sebaliknya, tanpa kebebasan pers dan berserikat (Generasi I), kelompok miskin tidak memiliki sarana untuk menuntut hak atas perumahan yang layak atau upah yang adil dari pemerintah yang tidak transparan.
Oleh karena itu, interdependensi berarti bahwa peningkatan satu jenis hak akan memperkuat jenis hak lainnya, menciptakan lingkaran kebajikan (virtuous cycle) antara partisipasi politik dan keadilan distributif.
Meskipun ideal HAM dan demokrasi telah menjadi norma global pasca-Perang Dingin, dekade terakhir menunjukkan kemunduran (democratic backsliding) yang signifikan. Berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, mengancam integritas institusi demokratis dan merongrong perlindungan hak-hak dasar.
Ancaman terbesar datang dari kebangkitan gerakan populisme otoriter. Para pemimpin populis seringkali terpilih secara demokratis (memenuhi aspek prosedural), namun kemudian secara sistematis membongkar pembatasan kekuasaan (aspek substantif). Taktik yang umum digunakan meliputi:
Populisme mengeksploitasi kelemahan dalam demokrasi (seperti ketidakpuasan ekonomi atau korupsi) untuk mengklaim legitimasi moral untuk melanggar aturan main. Ini menghasilkan “otokrasi elektoral” di mana hak memilih masih ada, tetapi hak kebebasan sipil telah dihilangkan.
Revolusi digital telah menciptakan tantangan baru bagi HAM, terutama Hak Privasi dan Kebebasan Berekspresi. Teknologi pengawasan (surveillance technology) yang dikembangkan oleh negara atau perusahaan swasta dapat digunakan untuk melacak, menganalisis, dan memprediksi perilaku warga negara. Dalam konteks demokrasi, pengawasan massal memiliki efek mengerikan (chilling effect) terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul, karena individu takut berorganisasi atau mengkritik pemerintah.
Selain itu, penyebaran informasi palsu (disinformasi dan misinformasi) melalui platform digital mengancam integritas proses demokrasi. Manipulasi pemilu melalui propaganda canggih merusak dasar kedaulatan rakyat yang terinformasi. Negara demokratis harus bergulat dengan cara mengatur platform digital untuk melindungi hak-hak tanpa melanggar prinsip netralitas teknologi dan kebebasan berbicara.
Liberalisasi ekonomi global yang tidak terkendali seringkali memperburuk ketimpangan, yang pada gilirannya mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Ketika sebagian besar warga negara merasa bahwa sistem tersebut tidak lagi mampu menjamin hak-hak ekonomi dan sosial dasar (pekerjaan, kesehatan, pendidikan), dukungan terhadap model otokratis yang menjanjikan solusi cepat seringkali meningkat.
Tantangan ini memerlukan reorientasi kebijakan publik yang menempatkan pemenuhan HAM Generasi Kedua sebagai prioritas yang setara dengan pemenuhan hak politik. Negara harus bertanggung jawab atas dampak sosial dari kebijakan ekonomi mereka, memastikan bahwa pertumbuhan inklusif dan bahwa sumber daya publik digunakan untuk memajukan kesetaraan.
Di tingkat global, institusi multilateral yang dirancang untuk melindungi HAM dan mempromosikan demokrasi (seperti PBB, Pengadilan Kriminal Internasional) menghadapi tantangan serius. Kekuatan besar dunia terkadang memilih untuk mengabaikan atau bahkan menarik diri dari perjanjian internasional, melemahkan kerangka kerja normatif yang universal. Hal ini menciptakan “kekosongan hak” (rights vacuum) di mana pelanggar HAM merasa lebih berani dan sanksi internasional kehilangan taringnya.
Kemunduran demokrasi ini menunjukkan bahwa demokrasi bukanlah keadaan yang statis, melainkan sebuah proses yang membutuhkan pemeliharaan, pembaharuan, dan perlindungan yang konstan. Setiap generasi harus berjuang untuk menanamkan nilai-nilai HAM ke dalam praktik politik.
Untuk melawan erosi yang terjadi, diperlukan penguatan institusi yang dirancang untuk melindungi hak-hak dan menjaga akuntabilitas politik. Ini melibatkan reformasi hukum, penguatan lembaga pengawasan, dan peningkatan kapasitas masyarakat sipil.
Pengadilan Konstitusi atau Mahkamah Agung yang independen memainkan peran krusial sebagai penjaga terakhir hak asasi manusia. Fungsi utama mereka adalah menguji konstitusionalitas undang-undang dan tindakan pemerintah, memastikan bahwa kekuasaan legislatif atau eksekutif tidak melampaui batas yang ditetapkan oleh konstitusi dan standar HAM internasional.
Konstitusi modern harus mencakup tidak hanya hak-hak sipil dan politik, tetapi juga komitmen yang jelas terhadap pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Perlindungan konstitusional yang kuat adalah pertahanan terbaik terhadap tirani mayoritas dan kebijakan yang diskriminatif.
Lembaga-lembaga negara independen (National Human Rights Institutions - NHRIs), seperti Ombudsman atau Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), adalah mekanisme non-yudisial yang penting. Mereka berfungsi untuk:
Keberhasilan lembaga-lembaga ini sangat bergantung pada independensi finansial dan politik mereka dari cabang eksekutif, serta pada mandat yang kuat untuk mengakses informasi dan memberikan rekomendasi yang berdampak.
Fondasi terkuat dari demokrasi liberal terletak pada warga negara yang terdidik dan memiliki kesadaran kritis. Pendidikan kewarganegaraan harus mencakup pemahaman mendalam tentang hak-hak mereka, prinsip-prinsip demokrasi, dan mekanisme untuk partisipasi dan pengawasan pemerintah. Ketika warga negara memahami bahwa demokrasi adalah alat untuk mengamankan hak-hak mereka, keterlibatan politik akan meningkat dan mereka akan lebih resisten terhadap retorika otoriter.
Korupsi adalah penghalang utama bagi pemenuhan hak-hak sosial-ekonomi dan merusak kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Uang publik yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi adalah pelanggaran langsung terhadap hak masyarakat atas sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Oleh karena itu, gerakan anti-korupsi dan lembaga penegak hukum yang transparan dan independen adalah komponen vital dalam pertahanan HAM dan demokrasi.
Tindakan proaktif dalam pencegahan korupsi, seperti regulasi dana kampanye, transparansi kontrak publik, dan perlindungan terhadap pelapor (whistleblowers), secara langsung memperkuat akuntabilitas demokratis dan alokasi sumber daya yang adil sesuai prinsip HAM Generasi Kedua.
Meskipun tantangan yang dihadapi oleh HAM dan demokrasi saat ini sangat besar, respons global menunjukkan adanya upaya rekonstruksi dan inovasi dalam praktik-praktik demokratis. Keberlanjutan dan ketahanan kedua pilar ini bergantung pada kemampuan masyarakat internasional untuk beradaptasi dengan realitas baru.
Kritik terhadap demokrasi representatif seringkali menyoroti jarak antara pemilih dan wakil mereka. Sebagai respons, terjadi peningkatan minat terhadap model demokrasi partisipatif, yang melengkapi pemilu tradisional dengan mekanisme keterlibatan publik yang lebih langsung, seperti:
Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan legitimasi hasil-hasil demokrasi, memastikan bahwa proses pengambilan keputusan lebih responsif dan inklusif, dan secara efektif memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam implementasi hak-hak mereka.
Di era globalisasi, masalah HAM semakin melintasi batas negara. Kejahatan korporasi transnasional, perdagangan manusia, dan krisis iklim memerlukan kerangka kerja HAM yang mampu menjangkau melampaui yurisdiksi nasional. Fokus masa depan akan melibatkan penguatan mekanisme akuntabilitas korporasi (Business and Human Rights) dan pengembangan hukum lingkungan internasional yang mengikat.
Negara-negara harus bekerja sama untuk memastikan bahwa perusahaan yang beroperasi di luar negeri mematuhi standar HAM yang sama seperti di negara asal mereka. Kegagalan dalam mengendalikan kekuatan ekonomi transnasional akan terus merusak pemenuhan hak ekonomi dan lingkungan, terutama di negara berkembang.
Di banyak negara di mana ruang sipil menyempit (closing civic space), masyarakat sipil telah menunjukkan resiliensi yang luar biasa. Aktivis, jurnalis investigasi, dan pembela HAM terus berinovasi, menggunakan teknologi baru untuk mendokumentasikan pelanggaran, memobilisasi dukungan, dan mempertahankan narasi HAM di tengah serangan disinformasi. Dukungan internasional terhadap para pembela HAM di garis depan (frontline defenders) adalah kunci untuk menjaga agar api demokrasi dan HAM tetap menyala di wilayah yang paling terancam.
Masa depan Demokrasi dan HAM bukanlah tentang penemuan konsep baru, melainkan tentang implementasi penuh dan tanpa kompromi terhadap prinsip-prinsip yang telah disepakati secara universal. Ini menuntut komitmen yang tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi dari setiap sektor masyarakat, dari sekolah hingga korporasi, dari lembaga keagamaan hingga media massa.
Isu lingkungan hidup, yang dikategorikan dalam Generasi Ketiga HAM, kini menjadi sangat mendesak. Kehancuran ekologis dan perubahan iklim mengancam kelangsungan hidup dan pemenuhan semua hak lainnya. Oleh karena itu, memastikan bahwa pengambilan keputusan demokratis hari ini bertanggung jawab terhadap hak-hak generasi mendatang menjadi imperatif moral dan politik. Konsep keadilan antargenerasi (intergenerational justice) harus diintegrasikan ke dalam kerangka demokrasi, memastikan bahwa sumber daya alam tidak dikorbankan demi keuntungan politik atau ekonomi jangka pendek.
Dalam konteks ini, partisipasi aktif kaum muda dalam politik dan advokasi HAM menjadi semakin penting. Mereka adalah pemangku kepentingan utama dalam isu keberlanjutan dan harus diberikan suara yang signifikan dalam proses demokratis untuk merancang masa depan yang berkelanjutan dan adil.
Perjuangan untuk demokrasi yang sejati dan HAM yang ditegakkan sepenuhnya adalah perjuangan abadi. Ini membutuhkan vigilansi terhadap pengabaian hak, keberanian untuk menentang kekuasaan yang sewenang-wenang, dan komitmen untuk membangun institusi yang secara inheren inklusif, adil, dan responsif terhadap martabat setiap insan manusia.
Hak Asasi Manusia dan Demokrasi adalah dua sisi dari mata uang yang sama. HAM menyediakan kerangka normatif yang membatasi dan memberi tujuan pada kekuasaan, memastikan bahwa setiap kebijakan berorientasi pada peningkatan martabat manusia. Demokrasi menyediakan metode politik yang sah, inklusif, dan akuntabel untuk mengubah prinsip-prinsip ini menjadi realitas yang nyata bagi seluruh warga negara.
Di tengah gelombang otokratisasi global dan disrupsi digital, mempertahankan sinergi antara kedua pilar ini menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Negara yang menghormati HAM akan lebih mungkin mempertahankan stabilitas demokratisnya. Sebaliknya, sistem politik yang demokratis dan berfungsi baik adalah inkubator terbaik bagi perlindungan HAM secara berkelanjutan, karena ia memiliki mekanisme internal untuk mengoreksi kesalahan dan menanggapi ketidakadilan.
Tugas kolektif masyarakat global adalah untuk tidak pernah menganggap remeh kedua fondasi ini. Penegakan HAM dan pembinaan institusi demokrasi yang substantif memerlukan kerja keras, konsistensi, dan kesadaran bahwa keadilan sosial dan kebebasan politik adalah investasi jangka panjang dalam peradaban manusia yang damai dan bermartabat.
Mempertahankan hak asasi manusia berarti mempertahankan batas-batas yang tidak boleh dilampaui oleh kekuasaan. Memperjuangkan demokrasi berarti memastikan bahwa kekuasaan pada akhirnya tetap berada di tangan rakyat, yang bertanggung jawab penuh atas masa depan mereka sendiri.