Arbitrase adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Alternative Dispute Resolution/ADR) yang semakin populer dalam dunia bisnis, baik di tingkat domestik maupun internasional. Inti dari mekanisme ini adalah kesepakatan para pihak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada satu atau lebih arbiter independen. Namun, keberhasilan proses ini sangat bergantung pada pemahaman yang jelas mengenai **kewenangan arbitrase**.
Kewenangan arbitrase merujuk pada batas-batas yurisdiksi yang dimiliki oleh majelis arbitrase untuk mendengar, memutuskan, dan memutus suatu sengketa berdasarkan perjanjian para pihak atau ketentuan hukum yang berlaku. Tidak seperti pengadilan negeri yang memiliki kewenangan umum, kewenangan arbitrase bersifat terbatas dan derivatif—artinya ia diturunkan langsung dari persetujuan para pihak.
Asas Utama: Konsensualitas dan Batasan Yurisdiksi
Prinsip fundamental yang menopang seluruh sistem arbitrase adalah asas konsensualitas. Arbitrase hanya dapat berjalan jika terdapat persetujuan tertulis yang jelas dari semua pihak yang bersengketa. Jika tidak ada perjanjian arbitrase yang sah, maka majelis arbitrase tidak memiliki yurisdiksi untuk mengambil alih kasus tersebut.
Kewenangan Kompetensi-Kompetensi (Kompetenz-Kompetenz): Ini adalah doktrin krusial dalam arbitrase. Doktrin ini memberikan majelis arbitrase kewenangan untuk mengadili sendiri (memutuskan) mengenai validitas atau keberadaan perjanjian arbitrase itu sendiri. Artinya, sebelum memutuskan pokok perkara, majelis berhak memutuskan apakah mereka berwenang menangani sengketa tersebut atau tidak, bahkan jika salah satu pihak menolak kewenangan majelis.
Sumber-Sumber Kewenangan Arbitrase
Kewenangan majelis arbitrase dapat bersumber dari beberapa hal, yang perlu diidentifikasi secara cermat:
- Perjanjian Arbitrase (Arbitration Agreement): Ini adalah sumber utama. Perjanjian ini bisa berbentuk klausul dalam kontrak utama (klausul arbitrase) atau perjanjian terpisah yang dibuat setelah sengketa muncul (kesepakatan arbitrase). Kewenangan majelis terbatas hanya pada sengketa yang secara eksplisit tercakup dalam perjanjian tersebut.
- Peraturan Lembaga Arbitrase: Jika arbitrase dilakukan melalui sebuah institusi (misalnya BANI di Indonesia), kewenangan arbitrase juga dibatasi oleh aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh lembaga tersebut, selama tidak bertentangan dengan hukum negara yang berlaku.
- Hukum Nasional dan Internasional: Hukum positif negara tempat arbitrase dilaksanakan (misalnya UU No. 30 Tahun 1999 di Indonesia) menetapkan batasan umum dan prosedur eksekusi. Untuk arbitrase internasional, konvensi seperti Konvensi New York 1958 juga memainkan peran penting.
Batasan yang Menghapus Kewenangan
Walaupun majelis arbitrase memiliki kekuatan besar dalam memutuskan sengketa, kewenangannya bukanlah tanpa batas. Beberapa situasi dapat menyebabkan majelis kehilangan atau tidak pernah memiliki kewenangan yang sah:
- Ketidakabsahan Perjanjian: Jika terbukti bahwa perjanjian arbitrase cacat hukum (misalnya karena dipaksakan, mengandung unsur penipuan, atau dibuat oleh pihak yang tidak berwenang), majelis tidak berhak melanjutkan proses.
- Objek Sengketa di Luar Yurisdiksi: Tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase. Sengketa yang berkaitan dengan ketertiban umum (public policy), kedaulatan negara, atau isu-isu tertentu yang diatur secara imperatif oleh undang-undang (seperti kepailitan dalam beberapa yurisdiksi) sering kali dikecualikan dari kewenangan arbitrase.
- Pelampauan Batas Waktu: Jika para pihak menyepakati batasan waktu tertentu untuk mengajukan sengketa, dan batas waktu tersebut terlampaui tanpa ada perpanjangan sah, kewenangan arbitrase dapat gugur.
- Pembatalan Putusan: Dalam tahap pasca-putusan, kewenangan arbitrase berakhir, dan tugas pengawasan beralih ke Pengadilan Negeri untuk proses eksekusi atau pembatalan (jika diajukan berdasarkan alasan yang sangat terbatas, seperti melampaui batas kewenangan).
Implikasi Praktis bagi Para Pihak
Memahami kewenangan arbitrase sangat penting bagi pelaku usaha. Kesalahan dalam merumuskan klausul arbitrase dapat berakibat fatal. Jika klausul terlalu sempit, sengketa yang muncul di kemudian hari mungkin harus diselesaikan di pengadilan umum. Sebaliknya, jika klausul terlalu luas dan mencakup isu-isu yang tidak dapat diadili oleh arbiter, putusan akhir berisiko dibatalkan.
Secara umum, kewenangan arbitrase adalah kekuatan yang diberikan oleh kesepakatan. Kekuatan ini memberikan efisiensi dan kerahasiaan yang dicari oleh para pihak, namun kekuatan itu selalu dibingkai oleh batasan hukum dan kesepakatan awal yang membentuknya.