Dalam sistem pertahanan dan keamanan negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memegang peran sentral yang diatur secara ketat oleh hukum positif Indonesia, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Salah satu isu krusial yang selalu menjadi sorotan publik dan internal adalah penanganan terhadap anggota TNI yang diduga melakukan pelanggaran hukum, yang kemudian berujung pada status sebagai tahanan militer TNI. Status ini membawa implikasi yang berbeda dibandingkan dengan tahanan sipil, karena melibatkan peradilan militer dan penegakan disiplin kelembagaan.
Proses penahanan anggota militer tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Hal ini diatur dalam hierarki peradilan militer yang memastikan bahwa setiap hak asasi dan prosedur hukum tetap terjunjung tinggi, meskipun dalam konteks disiplin militer yang cenderung lebih tegas. Penahanan dapat terjadi pada tahap penyelidikan, penyidikan, hingga proses persidangan di Pengadilan Militer.
Penahanan terhadap prajurit TNI yang diduga melakukan tindak pidana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan untuk melakukan penahanan seringkali berada di tangan Oditur Militer atau Atasan yang Berwenang (Atasan Penyidik). Berbeda dengan penahanan sipil yang mayoritas dilakukan oleh Kepolisian, dalam konteks militer, penahanan wajib mempertimbangkan integritas kesatuan dan potensi mengganggu stabilitas operasional.
Tujuan utama penahanan militer, selain untuk kepentingan pembuktian, adalah menjaga kehormatan institusi dan mencegah prajurit yang bersangkutan mengulangi perbuatannya atau mempengaruhi saksi. Ketika seseorang ditetapkan sebagai tahanan militer TNI, ia akan ditempatkan di rumah tahanan militer (RTM) yang berada di bawah pengawasan langsung institusi TNI, bukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) umum, kecuali dalam kondisi tertentu yang diizinkan oleh hukum.
Meskipun berada dalam kurungan karena status disipliner militer, tahanan TNI tidak kehilangan seluruh hak asasi manusianya. Prinsip lex specialis derogat legi generali (hukum khusus mengesampingkan hukum umum) berlaku, namun perlindungan HAM tetap menjadi fondasi. Beberapa hak utama yang wajib dipenuhi meliputi:
Pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak ini dilakukan baik oleh Oditur Militer, atasan langsung, maupun lembaga peradilan militer saat pemeriksaan berlangsung. Transparansi dalam penanganan kasus sangat penting untuk memastikan bahwa status tahanan militer TNI tidak disalahgunakan untuk kepentingan non-yudisial.
Setelah proses penyidikan selesai, berkas perkara akan dilimpahkan ke Oditur Militer untuk penuntutan di Pengadilan Militer. Proses persidangan ini berfungsi sebagai forum utama untuk menguji validitas bukti dan menentukan kesalahan serta hukuman yang layak. Hukuman yang dijatuhkan dapat bervariasi, mulai dari penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, hingga pemecatan dari dinas militer (PDTH), selain sanksi pidana badan.
Penting untuk ditekankan bahwa penetapan status sebagai tahanan militer hanya bersifat sementara selama proses hukum berlangsung. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht), status tahanan akan berubah menjadi narapidana jika terbukti bersalah dan menjalani hukuman di Lapas Militer. Bagi prajurit yang divonis ringan atau dibebaskan karena kurangnya bukti, proses pengembalian ke kesatuan dan pemulihan status kepegawaian harus dilakukan sesuai prosedur administratif militer yang berlaku. Hal ini menunjukkan komitmen institusi untuk membedakan antara kesalahan disiplin ringan dan pelanggaran pidana berat.